HOS Tjokroaminoto dan Pendidikan Kebhinnekaan

Oleh: Azzam Habibullah (Wartawan Mediadakwah.id) — Sosok Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto masyhur dikenal sebagai guru bangsa. Ia merupakan tokoh yang menyadari peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada rakyat Indonesia, salah satunya adalah kebhinnekaan atau keberagaman. Gerakan ini diupayakan sebagai jawaban atas maraknya pendidikan di era Politik Etis yang sarat akan kepentingan kolonialisme Belanda. Wajah pendidikan bangsa yang demikian, menurutnya, memicu dikotomi sosial yang mengancam persatuan. 

Sebagai negara yang plural, sudah sepatutnya pendidikan Indonesia mengakomodir nilai-nilai kebhinnekaan yang diharapkan menjadi pedoman bermasyarakat dan bernegara. Meskipun tidak secara langsung membangun instansi pendidikan resmi, Tjokroaminoto sukses mewujudkan pendidikan ideal tersebut dengan menyulap rumahnya sebagai pusat pendidikan kebhinnekaan. Rumah sederhana yang terletak di perkampung padat di Jalan Peneleh, Surabaya itu, merupakan wadah bertukar pikiran sekaligus inkubasi para tokoh pemuda yang kelak berandil besar dalam menentukan wajah bangsa ini. 

Mengapa Tjokroaminoto dianggap berhasil dalam menerapkan pendidikan kebhinnekaan? Kehadiran Ir. Soekarno yang nasionalis, Semaun dan Darsono yang Komunis, serta RSM Kartosoewirdjo yang Islam Fundamentalis dalam satu naungan pendidikan ala beliau, merupakan gambaran adanya budaya intelektual yang memerdekakan setiap insan untuk menyumbangkan pikirannya sesuai dengan ideologi yang dianutnya.

Tjokroaminoto tidak sekedar “mengajar” dan “mencekoki” muridnya dalam satu pandangan tertentu. Tjokroaminoto yang dikenal sebagai tokoh modernis Islam yang identik dengan pemikiran Sosialisme, tidak sekalipun memaksa anak didiknya untuk memiliki pemikiran yang serupa. Sebaliknya, ia justeru mendorong mereka berpikir kritis dalam menentukan ideologi masing-masing, dan mampu mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Model pendidikan semacam ini membuat ketiga tokoh tersebut terbiasa untuk melihat sesuatu dari berbagai sisi, sehingga ketika terjadi dialog antar ideologi atau keyakinan, mereka tetap berkomitmen kepada pandangan masing-masing, sembari menerapkan toleransi penuh atas perbedaan pendapat.

Keberagaman adalah keistimewaan Indonesia. Namun, faktanya intoleransi atas keberagaman masih menjadi momok bagi negeri ini. Melihat realitas keberagaman saat ini, sudah sepatutnya kita mempertimbangkan kembali model pendidikan kebhinnekaan yang diterapkan oleh HOS Tjokroaminoto. Dalam satu tulisannya, beliau menegaskan bahwa jika institusi pendidikan di Indonesia hanya memberikan pengajaran untuk kepandaian akal semata, lantas melupakan penanaman nilai kemerdekaan dan demokrasi, maka yang demikian sama dengan pendidikan kolonial dan lebih baik ditiadakan saja. (Lihat, Mikael Marasabessy, H.O.S Tjokroaminoto: Santri Tegalsari, (Bogor: Penerbit Pemancar Ilmu, 2020), hlm. 181). 

Nilai kemerdekaan di sini mencakup kemerdekaan berpikir dan menetukan pandangan, sedangkan nilai demokrasi ialah sikap toleran kepada perbedaan pandangan. Pemikiran ini selaras dengan kebijakan pendidikan multikultural yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), di mana pada Bab III Pasal 4 ditekankan bahwa prinsip pendidikan dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan. (Lihat, Kemendikbud, Pendidikan Kebhinnekaan Pada Satuan Pendidikan Menengah, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm. 4).

Maka dari itu, tidaklah berlebihan untuk mengangkat pemikiran dan gerakan HOS Tjokroaminoto di atas sebagai satu model pendidikan kebhinnekaan. Di tengah kebutuhan revitalisasi dan reaktualisasi semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” di masyarakat, pendidikan ala Sang Guru Bangsa adalah warisan penting demi merawat dan mengoptimalkan keberagaman sebagai aset bangsa yang tak ternilai.