Religiusitas Masyarakat, Apa Perlu?

Oleh: Azzam Habibullah (Mahasiswa At-Taqwa College Depok) — Ketika Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Walikota Bandung, beliau pernah mengagas satu program yang menarik banyak kalangan, yakni “Maghrib mengaji”. Program ini tentu sangat penting. Di mana dengan adanya religion quality time di tengah masyarakat, pembangunan dearah bukan sekedar berorientasi pada fisik, melainkan mencakup kebutuhan jiwa setiap warga. Namun, program yang positif ini kemudian menjadi sasaran kririk dari sejumlah golongan, terutama yang berafiliasi dalam kelompok Islam Liberal.

Dikutip dalam artikel islamlib.com, tertulis satu pendapat yang mengatakan bahwa kebijakan yang bernuansa religius tidak ada hubungannya dengan pembangunan. Sang penulis berkelakar, bahwa simbol dan identitas agama kini tak lain adalah alat politik, sehingga kebanyakan para pejabat menggunakannya untuk mengelabui masyarakat. Argumen itu berangkat dari pemahamn sang penulis, bahwa kebijakan yang bersifat favoritisme atas satu agama bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebab kedua dasar negara itu berdiri di atas semua agama dan golongan tanpa diskriminasi. Menurutnya, religiusitas masyarakat tidak ada orientasinya terhadap peningkatan kesejahteraan umum, karena hanya menyentuh aspek moral dan simbolik saja,

Demi menopang argumennya, sang penulis menampilkan survey dan studi internasional yang melibatkan negara-negara Islam (termasuk Indonesia) di berbagai bidang, diantaranya: sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Dari sana ia berkesimpulan, meski religiusitas masyarakat Indonesia dan negara-negara Islam lainnya sudah tidak diragukan lagi, hal itu tidak berbanding lurus dengan terwujudnya perilaku yang penuh kebaikan bagi semesta alam (rahmatan lil alamin). Buktinya, selain umat Islam tidak serta-merta menjalankan prinsip-prinsipnya dalam bidang-bidang tadi, masalah radikalisme masih mengakar di dunia Islam, sampai-sampai kelompok minoritas seperi Syiah dan Ahmadiyah menjadi sasarannya.

 “Hasil-hasil studi tersebut menegaskan bahwa keislaman dan tingginya religiusitas tidak berbanding lurus dengan meningkatnya akhlak masyarakat. Karena itu, pemerintah mestinya tidak terjebak pada kebijakan yang berorientasi pada formalitas ritual agama semata, yang hanya memicu “overdosis” agama. Yaitu, kebijakan yang hanya meningkatkan rutinitas ritual keagamaan di kalangan umat, tapi absen dalam capaian yang jelas dan terukur.”  Tegas sang penulis dalam kesimpulannya.

Argumen dalam artikel ini mulai bermasalah, sejak istilah “banyak” digunakan untuk menggambarkan sejumlah pejabat yang menggunakan agama sebagai alat politik.  Meskipun tak dipungkiri satu-dua kasus semacam itu kerap terjadi, masyakat kini jauh lebih cerdas mendeteksi perilaku tersebut. Untuk itu, kurang bijak bila sang penulis menggeneralisir fakta tanpa ditopang data yang kuat. Pendapat yang menyatakan adanya pertentangan antara Pancasila dan UUD 1945 dengan kebijakan bernuansa syariah juga tidak berdasar. Sebab tidak mungkin keduanya mewakili semua agama, di mana setiap golongan memiliki hukum dan ritualnya sendiri. Itu bisa saja dilakukan, asal sang penulis mampu mendamaikan semua agama dan golongan yang jumlahnya tak terhitung di dunia ini. Meskipun begitu, kemungkinan itu bisa jadi tidak ada, bila sang penulis saja meragukan aspek moral dan simbolik dari agama sebagai jalan meraih kesejahteraan umum yang termaktub dalam UUD 1945.

Survey dan studi yang sang penulis tampilkan juga tidak kalah membingungkan. Selain ia mengakui sendiri bahwa hasil penelitian tersebut masih memiliki kekurangan, dia juga memaksakan penggunaan standar orang di luar Islam untuk menilai Islam. Contohnya dalam hal transparansi ekonomi dan keseteraan gender. Indeks Persepsi Korupsi 2015 yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, meletakkan tiga negara mayoritas Muslim sebagai negara korup, yakni Sudan, Afghanistan, dan Somalia. Tiga negara ini memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang jauh berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya, apakah ketiganya bisa mewakili keseluruhan negara mayoritas Muslim lainnya?

Kesalahan dalam penafsiran suatu survey juga dilakukan dalam studi M. Steven Fish. Dikutip sang penulis, ilmuwan ini mengaku menemukan tingginya ketidaksetaraan gender di negara-negara Muslim. Namun patut disayangkan, parameter yang ia gunakan sangat sekuler dan materialis. Di mana “penindasan” atas perempuan dilihatnya dari sisi proporsi gender di parlemen, indikator rasio pendapatan antara laki-laki dan perempuan, dan jumlah perempuan di kabinet.            

Pemerintah tentu harus mengacu pada pencapaian yang jelas dan terukur. Namun, pembangunan daerah sudah sepatutnya tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, tapi juga pembangunan jiwa, yang selaras dengan amanah konstitusi dalam Sila Pertama dan Kedua (Ketuhanan dan Adab). Untuk itu, kesejateraan umum tidak bisa dilepaskan dari aspek agama. Jutru tanpa itu, masyarakat tidak punya media untuk memegang dan menerapkan prinsip tertentu, terlebih itu sudah menjadi budaya yang mengakar.

Maka, berlebihan jika ada yang mengatakan kebijakan bernuansa syariah hanya akan memunculkan “overdosis” agama. Karena boleh jadi bukan kelompok “Islam sebenarnya” yang melakukan radikalisme, melainkan kelompok ektrim yang berlindung di balik kata “minoritas”, yang berupaya merusak kestabilan sosial di Indonesia melalui konflik antar-golongan.