Antara Al-Farabi dan Kenegaraan

Oleh: Azzam Habibullah (Mahasiswa At-Taqwa College Depok) — Dalam satu pertemuan kelas Filsafat At-Taqwa College Depok, Ustadz Adnin Armas – Dosen Filsafat Islam – pernah mengatakan bahwa kemasyhuran gagasan dan nama besar para filosof tidak lepas dari hubungannya dengan para penguasa. Maka dari itu, ketika mengkaji seorang tokoh filosof, adalah hal penting untuk menyertakan elemen sosial dan politik di dalamnya, karena boleh jadi corak dan konteks pemikiran sang filosof itu dibentuk oleh dinamika sosial dan politik pada zamannya. Salah satu tokoh intelektual Muslim yang menarik untuk dikaji adalah Al-Farabi (870-950 M)[1].

Filosof Muslim ini bernama lengkap Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Larkhan bin Uzalagh al-Farabi. Dalam ranah sejarah filsafat, beliau dipanggil sebagai al-Mu’allim al-Tsani atau Magister Secundus (Guru Kedua), sebuah julukan agung yang meggambarkan betapa hebatnya beliau dalam mengkaji pemikiran Aristoteles yang merupakan Guru Pertama dalam dunia Filsafat[2]. Seperti halnya para filosof Muslim terdahulu, Al-Farabi dikenal sebagai seorang yang spesialis sekaligus generalis, kendati dinilai menonjol dalam ilmu logika dan filsafat, beliau juga sangat otoritatif di berbagai lintas ilmu, diantaranya adalah politik dan kenegaraan.

Perspektif Al-Farabi terkait kedua hal tersebut patut menjadi perhatian. Pasalnya, meskipun dikenal sebagai seorang sufi, para sejarawan menemukan fakta bahwa Al-Farabi juga mendalami ilmu politik. Selain sukses menelurkan beberapa karya terkait politik dan kenegaraan, Al-Farabi juga adalah tokoh yang turut berkontribusi mendampingi penguasa secara intelektual untuk menjalankan pemerintahan yang ideal, serta menyelesaikan problematika umat.

            Oleh sebab itu, melalui makalah ini, saya akan memaparkan tentang relasi antara Al-Farabi dengan penguasa pada zamannya. Mulai dari latar belakang sosial-politik pada masa itu, keterlibatan Al-Farabi dalam pemerintahan, hingga sekilas pandangan beliau terkait politik dan kenegaraan. 

Latar Belakang Polik di Masa Al-Farabi

            Merujuk kepada riwayat sejarah, Al-Farabi hidup di periode kedua (232 H/847 M–334 H/945 M) dan periode ketiga (334 H/945 M–447 H/1055 M) Kekhalifahan Abbasiyah[3]. Abbasiyah memang sebelumnya sukses menjadikan negara Islam sebagai episentrum ilmu pengetahuan dunia. Lewat tangan dingin khalifahnya yang terkenal, Harun Ar-Rasyid (k. 786 -809 M) dan putranya Al-Ma’mum (k. 813–833 M), Abbasiyah dengan ibu kotanya – Baghdad – menjelma menjadi peradaban yang luar biasa, di mana kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta kesusaseraan berada pada zaman keemasannya[4]. Tak heran setelah menamatkan pendidikan dasar di kampung halamannya, Farab (saat ini dikenal sebagai kota Attar, Kazakhstan), Al-Farabi memilih melanjutkan petualangan intelektualnya dengan hijrah ke Baghdad demi mendalami berbagai ilmu pengetahuan, terutama filsafat dan ilmu logika.

Al-Farabi menetap di Baghad selama 20 tahun[5]. Selamat itu, beliau diperkirakan hidup pada masa Khalifah Al-Mu’tadid (k. 892-902 M) menjabat dan wafat pada masa pemerintahan Al-Muthi’ (k. 946 -974 M). Kedua pemerintahan ini dikenal menjadi pewaris atas ketidakstabilan politik di masa sebelumnya. Badai politik ini bermula ketika khalifah al-Mutasim (k. 833-842 M) mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat seorang khalifah keturunan Turki menjadi tentara pengawalnya. Tidak ada yang menyangka kebijakan itu akan memulai pengaruh Turki ke pemerintahan Abbasiyah, di mana pihak militer ini kemudian begitu berkuasa di Istana. Akibatnya, para Khalifah seakan kehilangan otoritas memimpin, ketidakberdayaan mereka k melawan para perwira pengawal keturunan Turki, membuat Kekhalifahan Abbasiyah tak lain adalah “pemerintah boneka” yang tunduk pada kekuasaan orang-orang Turki.

Kendati khalifah Al-Watiq (k. 842-847 M) berupaya untuk melepaskan diri dari pengaruh Turki dengan mendirikan Ibu kota Samarra untuk menggantikan Baghdad. Namun, justru hal itu membuat para khalifah semakin semakin mudah dikuasai oleh tentara pengawal Turki. Maka dari itu, sejak Abbasiyah dipimpin khalifah besar terakhir dari bani Abbas, Al-Mutawakkil (k. 847-861 M), tak satupun khalifah-khalifah setelahnya yang cukup kuat memperbaiki hal ini. Sampai akhirnya Al-Mu’tadid mengembalikkan ibukota ke Baghdad dan melanjutkan pemerintahan[6].

Situasi inipun tidak kunjung membaik pada masa Al-Muthi’. Bahkan semakin diperkeruh dengan timbulnya berbagai pemberontakan di berbagai wilayah Abbasiyah. Kerusuhan dan perang sipil ini terjadi akibat campur tangan para keturunan Raja dan penguasa lama (khususnya orang-orang Persia dan Turki), yang berusaha merebut kembali wilayah nenek moyangnya dengan dalih revolusi, agama, kesukuan, dan kebendaan[7]. Situasi ini semakin menegaskan ungkapan lama, yang mengatakan bahwa masa periode kedua ini adalah masa akhir Abbasiyah. Bagaimana tidak? Persis pada masa ini. para Khalifah tidak lagi memiliki kekuatan utama, sedangkan yang berkuasa sesungguhnya adalah dinasti-dinasti baru. Kendati dinasti-dinasti yang sebagian besar berasal dari orang Turki dan Persia itu pada mulanya berada di luar pemerintahan, mereka justru bergerak radikal dengan menguasai dan meruntuhkan dominasi pemerintahan utama.[8]  

Di tengah situasi yang sulit tersebut, Al-Farabi memilih untuk memperbaiki keadaan dengan produktif menulis buku tentang filsafat, logika, kenegaraan, jiwa, etika, dan intepretasinya terhadap filsafat Aristoteles. Meskipun ia tidak secara langsung bersentuhan dengan para penguasa di Baghdad, karya-karyanya tersebar dan di baca banyak orang. Muhammad Natsir – cendikiawan Muslim nasional – pernah menggambarkan kekagumannya akan kehidupan Al-Farabi selama di Baghdad sebagai seorang filosof besar. Beliau menulis, “Diriwayatkan bahwa Al-Farabi adalah seorang yang amat bersahaja, yang mencari sesuap pagi sesuap petang sebagai tukang jaga kebun. Walaupun demikian kefakiran yang dideritanya, tetapi sedikitpun tidak menghalanginya bekerja terus dalam dunia falsafah. Siang hari ia menyisingkan lengan baju sebagai tukang kebun, malam memegang kalam, memutar otak selaku filosof, diterangi oleh pelita kecil yang mengijap-ngijap. Ia memberi syarah dan komentar atas falsafah Aristoteles dan Plato, serta memperbandingkan paham kedua filosof itu dengan Agama Islam.”[9]

Konon Al-Farabi adalah filosof penyendiri. Ia suka merenung. Ada yang menduga bahwa ia memilih berkhalwat lantaran kacaunya situasi politik pada masanya. Namun, kekacauan itu memberikan kontribusi besar bagi pemikirannya kelak. Karena justru di tengah kekacauan ini, ia dapat memikirkan dan mencari pola kehidupan bernegara serta bentuk pemerintahan yang ideal.[10] Sejak awal Al-Farabi memang menolak untuk ikut campur secara langsung dengan pemerintahan. Namun pada tahun 330 H/942M, terjadi konflik religius dan sektarian di Baghdad, yang bermuara kepada tumbangnya kekuasan Ar-Radhi (934-940 M), dan bermulanya kekuasaan Al-Muttaqi (940-944 M). Konflik tersebut membuat situasi Baghdad tidak kondusif, sehingga mengharuskan Al-Farabi pindah ke Damaskus, yang kemudian menjadi awal mula pertemuan beliau dengan Saif al-Dullah, khalifah Dinasti Hamdan di Aleppo (Hallab)[11].

Saif al-Dullah begitu mengagumi sosok Al-Farabi. Mengingat otoritas beliau yang tidak perlu diragukan lagi, Saif al-Dullah langsung mengangkat Al-Farabi sebagai ulama Istana. Di sinilah gagasan-gagasan besar Al-Farabi mulai mewarnai kebijakan pemerintahan dinasti Hamdan, terutama di bidang politik dan kenegaraan. Kendati mendapat terpaan badai yang sama dengan pemerintahan di Baghdad, hanya dalam kurun waktu kira-kira 8 tahun, kontribusi pemikiran Al-Farabi mampu menjaga pemerintahan Saif al-Dullah dari berbagai arus politik, bahkan cenderung memiliki stabilitas politik dan sosial yang lebih maju dibandingkan pemerintahan Abbasiyah.  

Sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi beliau dalam mendampingi roda pemerintahan, Saif al-Dullah memfasilitasi Al-Farabi untuk mendalami ilmu pengetahuan lainnya bersama para cendikiawan di istana. Meskipun telah memasuki usia senja, Al-Farabi tetap tidak meninggalkan kesenangannya belajar. Dengan semangat yang membara ia terus mengembangkan ilmunya dengan para filosof dan ahli bahasa di istana, sembari terus berkarya dan membersemai pemerintahan Saif al-Dullah. Keilmuwan yang mumpuni serta kehidupan gemerlap di Istana tidak lantas membuat Al-Farabi meninggalkan kesufianya. Beliau tidak mau buta oleh harta, oleh sebab itu ia menolak dipakaikan jubah istana yang terkenal indah, dan memilih mengenakan pakaiannya yang serba sederhana. Tidak sampai di situ, bahkan sebagian besar tunjangan yang diberikan khalifah ia bagi-bagikan kepada fakir miskin di Aleppo dan Damaskus[12].

Tak heran ketika beliau wafat pada tahun 950 M, banyak orang yang merasa terpukul, termasuk Saif al-Dullah sendiri. Sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi sang filosof besar itu, Saif al-Dullah kemudian memimpin sendiri upacara pemakaman Al-Farabi. Yang kemudian merupakan kesempatan bagi beliau untuk melihat hamba-Nya yang hebat untuk terakhir kalinya[13]

Pandangan Al-Farabi tentang Politik dan Kenegaraan

Al-Farabi adalah sosok filosof Muslim yang begitu memahami pemikiran Plato dan Aristoteles, karena itulah perspektif Al-Farabi terkait politik dan kenegaraan tidak lepas dari pengaruh dua filosof Yunani tersebut. Dalam khazanah pemikiran Islam, Al-Farabi merupakan salah satu sarjana yang memberikan perhatian tentang konsepsi politik kenegaraan. Beliau dianggap sebagai sarjana muslim pertama yang memiliki konsep kenegaraan yang lengkap dengan konsepsi-konsepsi dan teori politiknya, dengan mengusung konsep al-madīnah al-fāḍilah.[14] Dalam konsepnya tentang kenegaraan, ada tiga elemen yang dibahas oleh Al-Farabi: klasifikasi masyarakat, karakteristik negara ideal, dan klasifikasi negara.[15].

Menurut Al-Farabi, manusia adalah mahluk sosial, sehingga manusia membutuhkan orang lain untuk hidup. Kecenderungan alami ini mengantarkan manusia untuk bermasyarakat, dan saling tolong-menolong untuk kemaslahatan bersama. Beliau membagi masyarakat menjadi dua macam.

Pertama, masyarakat sempurna. Jenis masyarakat ini digolongkan menjadi tiga golongan: Masyarakat sempurna yang terdiri atas gabungan banyak bangsa, masyarakat sempurna sedang yang terdiri atas satu bangsa penghuni suatu wilayah di bumi, dan masyarakat sempurna kecil yang merupakan golongan masyakat penghuni satu kota (negara kota).

Kedua, masyarakat tidak sempurna atau belum sempurna. Masyarakat ini tergbaung dalam lingkup yang sangat kecil. Lewat klasifikasi ini, Al-Farabi ingin menunjukkan bahwa antara satu manusia dengan manusia lain tidaklah sama. Keberbedaan itu disebabkan oleh banyak faktor seperti iklim, lingkungan, makanan, pergaulan, dan sebagainya. Faktor-faktor itulah yang memengaruhi watak, pola pikir, perilaku, orientasi, dan adat kebiasaan.[16]

Terkait karakteristik negara ideal, Al-Farabi melalui karyanya yang cukup monumental berjudul Ara ahl al-Madinah al-Fadhilah, mengungkapkanbahwa konsep negara terbaik haruslah mencontoh bentuk dan hakikat kepimpinan Rasullullah Saw sebagai seorang Rasul dan khalifah yang agung dimuka bumi ini. Negara ideal diibaratkan seperti tubuh manusia yang utuh dan sehat; semua organ dan anggota badannya bekerja bersama sesuai dengan tugas masing-masing yang terkoordinasi rapi demi kesempurnaan dan kesehatan hidup tubuh itu. Untuk itu, negara ideal menurut Al-Farabi adalah negara yang masyarakatnya saling bekerja sama dan memahami fungsi masing-masing, serta dikepalai oleh seorang pemimpin sekaligus filsuf.[17]

Selain berbicara tentang klasifikasi masyarakat, Al-Farabi juga membahas tentang klasifikasi negara. Beliau membagi negara menjadi lima kelompok berdasarkan tingkatnya: Pertama, negara utama (al-Madinah al-Fadhilah). Jenis negara ini adalah negara ideal. Dimana satu sisi penduduknya berada dalam kebahagiaan, di sisi lainnya, penguasa di negara itu adalah pemimpin yang memenuhi kriteria ideal, yakni cerdas, ingatan yang baik, pikiran yang tajam, cinta pada pengetahuan, zuhud, dan sebagainya. Kedua, negara orang-orang bodoh (al-Madinah al-Jahilah). Al-Farabi menyebut demikian karena negara ini dihuni oleh masyarakat yang tidak mengenal kebahagian yang hakiki, dan terbuai oleh kebahagiaan yang sesaat.[18]

Ketiga, negara orang-orang fasik (al-Madinah al-Fasiqah). Negara jenis ini sebenarnya dihuni oleh masyarakat yang mengenal kebahagiaan, Tuhan dan akal, tetapi tingkah laku mereka persis penduduk negeri yang bodoh. Keempat, negara yang berubah-ubah (al-Madinah al-Mutabaddilah). Maksudnya ialah negara yang penduduknya semula mempunyai pikiran dan pendapat sebagaimana yang dimiliki negara utama, tetapi kemudian mengami kerusakan. Kelima, negara sesat (al-Madinah al-Dallah). Menurut Al-Farabi, negara jenis ini ialah negara yang penduduknya mempunyai konsepsi pemikiran yang salah tentang Tuhan, dan akal, namun pemimpinnya beranggapan bahwa dirinya mendapat wahyu sehingga menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatannya[19].

Adapun dalam hal politik, Al-Farabi meyakini bahwa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan, cara, hidup, watak, disposisi, positif, dan ahlak. Kembali kepada impiannya mewujudkan negara ideal, Al-Farabi merumuskan salah satu tujuan filsafat politik ialah membentuk pemimpin-pemimpin politik yang andal, dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut Al-Farabi, fungsi pemimpin politik itu seperti dokter, yaitu menyembuhkan. Beliau berharap pemimpin-pemimpin andal tersebut dapat membawa jiwa masyarakatnya kepada kesehatan, terutama dalam meraih sesuatu yang baik, dan menghindar dari yang jahat. Selain itu, seorang pemimpin politik juga harus bisa menjaga nilai-nilai yang mampu mengembangkan masyarakat.[20]

Dari paparan di atas, bisa dilihat betapa Al-Farabi begitu memerhatikan problematika di kalangan masyarakat. Di mana dengan rumusan yang menarik, serta olahan kata yang bijak, ia mampu mengkritik para pemimpin saat itu yang seringkali terbuai dengan kebodohan dan ketamakan akibat kekuasaannya sendiri. Beliau juga bukan sekedar mengomentari, di balik kritikannya yang pedas juga terdapat solusi-solusi yang kendati sangat filosofis, namun tetap aplikatif dan relevan bahkan bagi para pemimpin hari ini.


[1] Rizem Aizid, Para Pelopor Kebangkitan Islam, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), hlm. 49

[2] Husain Ahmad Amin, Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 128

[3] Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa pada tahun 750 – 1258 di Baghdad (sekarang ibu kota Irak). Kekhalifahan ini berkuasa setelah Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul-Muthalib (556-652). Lihat https://en.m.wikepedia.org/wiki/Kekhalifahan_Abbasiyah

[4] Ibid

[5] Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 32

[6] Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagi Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 63-64

[7] Dedi Supriyadi, Pengantar Filsafat Islam: Konsep, Filsuf, dan Ajarannya, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 52

[8] Yamani, Filsafat Politik Islam antara Al-Farabi dan Khomeni (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 52

[9] M. Natsir, Capita Selecta 1, (Jakarta: Yayasan Bulan Bintang Abadi, 1965), hlm. 19

[10] Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 49

[11] Hanafi, Epistemologi Al-Farabi: Gagasannya Tentang Daya-Daya Manusia, (Jurnal Filsafat Vol.17, No. 3, Desember 2007), hlm. 232

[12] Dedi Supriyadi, Pengantar Filsafat Islam: Konsep, Filsuf, dan Ajarannya, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 75

[13] Rizem Aizid, Para Pelopor Kebangkitan Islam, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), hlm. 53

[14] H. Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama, (al-Madinah al-Fadilah), (Jakarta: Kinta, 1968), hlm. 2 

[15] Abdullah Said, Filsafat Politik Al-Farabi (Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 65

[16] Rizem Aizid, Para Pelopor Kebangkitan Islam, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), hlm. 76

[17] Ali Nurdin, Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur’an, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 9

[18] Rizem Aizid, Para Pelopor Kebangkitan Islam, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), hlm. 81

[19] Ibid

[20] Nurcholish Madjid (editor), Khazanah Intelektual Islam, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm. 123-124