Permendikbud 30 Belum Bisa Menjadi Pedoman Perguruan Tinggi

Oleh: Azzam Habibullah (Mahasiswa STID Muhammad Natsir) — Polemik Permen Dikbud-Ristek No. 30 masih berderu di tanah air. Pasca Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah kompak membersamai para tokoh pendidikan dan organisasi Islam dalam menolak Permen ini, posisi dari peraturan tersebut mulai dipertanyakan: apakah Permen Dikbud-Ristek No. 30 ini mampu menjadi pedoman bersama dalam memerangi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi? 

Jika dilihat dari salinan draft Permen ini, dituliskan bahwa pertimbangan adanya peraturan ini ialah karena kekerasan seksual berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaran pendidikan tinggi, sehingga dibutuhkan pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. 

Peraturan Menteri ini memiliki dua tujuan, yakni: a.) sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan b.) untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Merujuk pada pertimbangan dan tujuan di atas, jelas tidak ada golongan yang sepakat dengan kekerasan seksual sebagaimana yang hendak diberantas Permen ini. Hal ini menjadi jawaban bagi kalangan, yang secara terburu-buru, menilai kelompok yang menolak Permen ini menjustifikasi kekerasan seksual. Artinya, kedua kubu, baik yang pro maupun kontra, memahami bahaya dari kekerasan seksual itu, dan sama-sama berupaya mencegah dan menangani tindakan kekerasan seksual tersebut. 

Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa dalam menetapkan satu peraturan atau pedoman bersama, harus ada keterlibatan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dan bila ada ketidaksetujuan dari satu pihak, maka baiknya ada jembatan yang menghubungkan pihak yang berselisih, selama tujuan yang ingin dicapai adalah sama. 

Oleh karena itu, tudingan bahwa Permen Dikbud Ristek No. 30 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam pembentukannya, sebagaimana yang dilancarkan Persyarikatan Muhammadiyah dengan mengutip Pasal 5 Huruf g UU No. 12 Tahun 2011, penting untuk ditinjau kembali oleh pembuat Permen ini (Kemendikbud-Ristek). Apalagi Muhammadiyah yang notabene memiliki Perguruan Tinggi lebih banyak dari Perguruan Tinggi Negeri, menilai Permen tersebut mengandung kesalahan materi muatan yang mencerminkan adanya pengaturan yang melampui kewenangan. 

Direktur Jendral Dikti-Ristek, Prof. Nizam, mengatakan Permen ini bukanlah aturan untuk melegalkan zina. Anggapan tersebut muncul karena kesalahan persepsi atau sudut pandang. Ia memastikan tidak ada satupun kata di dalam Permen ini yang memperbolehkan perzinaan. “Tujuan utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi”, ucapnya dalam wawancara media Asumsi.

Apa yang disebut Prof. Nizam sebagai kesalahan, sebenarnya adalah ketidakselarasan dalam melihat suatu istlah. Berkaitan dengan frase persetujuan (consent) yang menjadi sasaran kritik sejumlah tokoh dan organisasi Islam, Kemendikbud-Ristek seyogyanya mengkaji kembali dampak dari penggunaan frase tersebut, bukan terpaku pada ketiadaan frase yang menjurus pada perzinaan. Istilah ‘persetujuan’ dan ‘perzinaan’ yang menjadi topik yang diperdebatkan dalam polemik ini tidak boleh sekedar dikaji dari makna bahasa Indonesia saja, melainkan harus ditelusuri dari makna asalnya.

Ketika golongan yang kontra menilai Permen ini dapat membuka ruang bagi perilaku zina, maka istilah “zina” itu tidak boleh ditolak seakan tidak ada sangkutpautnya dengan Pasal yang dialamatkan. Sebab istilah tersebut berasal dari ajaran Islam, yang wajib mengikuti kaidah bahasa dan hukum dari agama ini. Sama halnya dalam mengkaji makna persetujuan (consent) yang menjadi kata kunci dalam Pasal 5 Permen ini. Menurut penilitian AILA (Aliansi Cinta Keluarga), paradima sexual-consent yang menjadi landasan Permen ini berasal dari paham Feminisme yang tidak sejalan dengan landasan moralitas bangsa Indonesia. Lebih lengkap dijelaskan:

“Paradigma consent ini menganggap batasan aktivitas seksual yang dianggap salah ialah apabila aktivitas tersebut tidak diiringi dengan persetujuan dari pelaku. Padahal banyak dari kasus kejahatan seksual yang terjadi di lapangan berupa aktivitas yang telah melibatkan persetujuan dari pelaku, namun persetujuan tersebut bertentangan dengan landasan moralitas bangsa Indonesia.”

Adalah sesuatu yang berbahaya bila Permen ini menjadikan “persetujuan korban” sebagai indikator kekerasan seksual. Pasalnya, seseorang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, dapat melakukan aktivitas bejatnya secara sah dan legal bila dia merasa tidak dipaksa. Begitu pula kaum LGBT yang melakukan hubungannya atas dasar suka sama suka. Padahal, hal itu sudah masuk kategori zina. Konsep perzinaan dalam Islam tidak sekedar batal oleh persetujuan pihak tertentu, ia diatur oleh aturan-aturan agama (fiqh), yang seharusnya selaras bahkan mumpuni untuk menjadi fondasi Permen ini. Kita tidak boleh menghiraukan fenomena kekerasan seksual yang dilakukan secara paksa maupun tidak, karena keduanya sama-sama masuk kategori zina dalam perspektif Islam. 

Perkara aktivitas seksual memang tidak terlepas dari ranah pribadi, namun perguruan tinggi wajib menyiapkan aturan yang menutup kesempatan bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus untuk melakukan kejahatan yang dapat mencelakakan diri mereka dan orang lain di lingkungan kampus. 

Ada tidaknya Permen Dikbud-Ristek ini, perguruan tinggi wajib menjaga adab para peserta didiknya, yang dalam konteks ini adalah adab diri kepada Tuhan. Terutama Perguruan Tinggi yang menjadikan Islam sebagai landasan kurikulumnya. Ini bukanlah pemaksaan ideologi, melainkan kewajiban konstitusional yang tertulis jelas dalam pembuka Permen ini: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Bagaimana bisa kita menghilangkan aturan Tuhan, padahal di saat yang sama kita menetapkan aturan ini dengan pengakuan atas Rahmat-Nya?

Maka dari itu, dengan segala kelemahannya, Permen Dikbud-Ristek saat ini belum bisa menjadi pedoman bersama bagi perguruan tinggi di Indonesia. Bila ingin menjadikan Permen ini sebagai pedoman, tanpa ada maksud untuk memaksakan ideologi tertentu, maka tidak ada jalan lain selain mendengarkan dan mempertimbangkan suara umat Islam yang sama-sama menginginkan perguruan tinggi Indonesia terbebas dari kekerasan seksual.