Majapahitisasi atau Islamisasi Nusantara?

Oleh: Azzam Habibullah (Mahasiswa At-Taqwa College Depok) — Benturan wacana antara keislaman dan keindonesiaan tengah mewarnai wajah politik-sosial bangsa akhir-akhir ini. Perseteruan dua kutub ekstrim: kubu Islam dan kubu nasionalis, seringkali membuat masyarakat bingung, apakah ingin mendukung pendirian sistem Khilafah seperti yang digaungkan oleh kubu Islam ekstrim, atau tetap teguh kepada narasi kebangsaan dan keberagaman yang digelorakan kubu nasionalis.

Jika menilik dari sejarah budaya politik bangsa, kaum nasionalis memang sejak dahulu berupaya mendikotomisasikan Islam dengan Indonesia. T.B. Simatupang, seorang tokoh nasionalis, melalui bukunya Iman Kristen dan Pancasila, mengatakan bahwa yang menyatukan Indonesia adalah kerajaan Sriwijaya (Buddha) dan Majapahit (Hindu), yang ketika digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam kembali terpecah, dan kemudian disatukan lagi oleh kolonialisme.

Pendapat ini menjadi sasaran kritik M. Natsir. Tokoh besar Partai Islam Masyumi ini menilai pendapat kaum nasionalis itu hanyalah “Majapahitisme”. Suatu paham yang hanya mengagungkan kejayaan kerajaan Hindu-Buddha, tanpa bersikap adil terhadap peran kerajaan-kerajaan Islam dalam menyatukan Indonesia. Padahal, seperti apa yang dikatakan Syafruddin dalam buku biografinya yang ditulis Ajip Rosidi:  tanpa Islam maka tidak ada nasionalisme, karena Islam lah yang menyatukan identitas dan rasa masyarakat di seluruh penjuru Nusantara.

Teori Syafruddin ini dapat dibuktikan keabsahannya. Berkaca dari sejarah, paham “Majapahitisme” bisa dikatakan adalah produk kolonial Belanda untuk melemahkan kekuatan Islam di daerah Jawa, yang saat itu kebetulan merupakan basis kelompok “abangan”. Dengan mencetus kajian-kajian Jawa kuno yang bernuansa Hindu-Buddha, mereka merestorasi Majapahit dari segi budaya, meletakkan Islam sebagai kesalahan sejarah, dan mendorong para priyai yang memiliki posisi di masyarakat mengadopsi gaya hidup modern Barat.

Tapi, faktanya, di tengah upaya “Majapahitisasi” dan sekularisasi yang dilancarkan Belanda, masyarakat Indonesia – termasuk para priyai tadi – tidak mau sepenuhnya meninggalkan Islam. Di sinilah para Indolog tidak habis fikir dengan masyarakat Indonesia, bayangkan saja, meskipun sebagaian besar penduduk Jawa adalah kelompok abangan, banyak dari mereka yang mendukung penuh perjuangan Pangeran Diponegoro – yang notabene adalah Ulama – dalam perang Jawa (1825 – 1830).

Tatkala Indonesia memasuki babak pemerintahan mandiri, Presiden Soekarno yang dikenal menyanjung paham sekuler ala Kemal Attarturk, pun tetap memasukkan unsur Islam (agama) ke dalam konsep Nasakom-nya. Bahkan, baik kelompok Komunis maupun musuh abadinya – pemerintahan Orde Baru – juga seringkali menggunakan Islam sebagai propaganda, di mana mereka menempatkan masyarakat Muslim sebagai satu kekuatan yang mesti diwaspadai dan tidak terpisahkan dari Indonesia.  

Eksistensi ini tidaklah diraih tanpa gerakan startegis. Meskipun di zaman kolonial, kaum Islam dengan gerakan-gerakan politiknya mendapat tekanan, para pejuang Muslim tetap bertahan dalam ruang dakwah untuk menandingi gerakan nasionalis-sekuler dan kolonialisme. Tak heran, sepanjang sejarah nusantara, Islam tetap menjadi kultur yang mendasari bangsa ini. Sebut saja, Pancasila, yang berkat stategi cerdik dari para tokoh Islam, dapat menjadi “Ibu” dari sekian konsep Islam seperti: adil, adab, hikmah, dan “tauhid”.

Dalam wawancaranya dengan majalah Panji Masyarakat, M. Natsir – yang juga salah satu pencetus Pancasila – menegaskan pendiriannya, bahwa “Di mata seorang Muslim, perumusan Pancasila bukan kelihatan a priori sebagai “barang asing” yang berlawanan dengan ajaran Al-Qur’an. Ia melihat di dalamnya suatu pencerminan sebagai yang ada pada sisinya. Tetapi ini tidak berarti Pancasila itu identik dengan Islam. Pancasila memang mengandug tujuan-tujuan Islam, tetapi bukanlah berarti Pancasila itu Islam. Kita berkeyakinan yang tidak akan kunjung kering, bahwa di atas tanah dan iklim Islam, Pancasila akan tumbuh subur.”

Maka dari itu, fenonema perdebatan terkait relasi antara keislaman dan keindonesiaan itu sebenarnya adalah indikasi terputusnya nilai sejarah budaya politik Islam dari masyarakat Indonesia. Itulah mengapa, baik kubu Islam maupun nasionalis, kurang mendapatkan gambaran bagaimana meletakkan Islam dan Indonesia secara adil.

Di satu sisi, kita sebagai umat Islam tidak boleh membuang saja identitas agama dengan dalih nasionalisme. Namun di sisi lain, identitas agama itu tidak semestinya memaksa kita “berfanatik buta”, sehingga kurang bijak dalam memandang sistem negara yang sudah ada. Sebab, mau bagaimanapun, negara ini dilandasi oleh unsur keislaman yang kental, dan dibagun atas pengorbanan para pejuang Muslim yang tangguh serta loyal kepada agama.